NO. Satuan Kerja Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
1 . Dinas Kesehatan Meningkatkan masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan terjangkau Angka Kematian Ibu 184 1Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1,327,996,885
Angka Kematian Balita 22.84 2Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 0
Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis 36 3Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 376,220,020
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 303,269,800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 173,451,200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 76,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 208,436,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 241,567,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 88,500,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 386,722,700
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1,035,120,360
Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular 10 4Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 4Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3,311,134,025
Angka Populasi Bebas Penyakit Menular 50 5Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 6,836,234,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2,937,891,380
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 781,720,500
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional 54,800,000
Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 113,500,000
Cakupan Faskes dengan Nilai Tingkat Kepuasan pasien Terhadap Layanan dengan kriteria sangat baik 40 6Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 854,050,100
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 3,177,367,644
6Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 79,429,300,200
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 187,200,000
Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik 620,960,000
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 67,500,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 47,910,000
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 177,660,000
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 411,150,000
Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan Minuman Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 61,740,000
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 27,040,000
Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi 5.5 : 1000 Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Kesehatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 85,620,000
Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 92,650,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 1,340,131,850
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 94,980,000
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup 60.7 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 638,479,900
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 148,550,000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 24,500,000
Nilai AKIP Perangkat Daerah 80.57
Persentase Balita Wasting 8 7Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 7Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5,489,238,100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1,265,057,700
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 5,320,188,585
Pengelolaan Surveilans Kesehatan 192,710,000
Persentase Balita Underweight 15 7Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
7Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 224,032,980
2 . Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Meningkatnya Kualitas Transformasi Layanan Pemerintah Daerah berbasis Digital Indeks Keamanan Informasi 456 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 13,780,000
Pelaksanaan AnalisisKebutuhan dan PengelolaanSumber Daya KeamananInformasi PemerintahDaerah Provinsi 140,870,000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 16,880,000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 23,475,000
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,59 Pengelolaan Aplikasi Informatika Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 274,500,000
Koordinasi Penyusunan dan /atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 28,600,000
Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda 76,572,000
Pembangunan dan /atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 278,270,000
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 369,000,000
Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah 2,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE 20,000,000
Penyelenggaran Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi 514,250,000
Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi 21,994,816
Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 71,580,000
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan /atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE 17,527,500
3 . Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 81,75 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Relasi Media 2,915,700,000
Penyusunan Konten 175,700,000
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik 9,600,000
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 1,316,597,800
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 53,000,000
Pelayanan Informasi Publik 43,100,000
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 187,830,000
Diseminasi Informasi 2,675,110,000
Indeks Pembangunan Statistik 2,77 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan StatistikSektoral 64,250,000
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 34,850,000
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 3,950,000
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 26,786,900
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia 5,507,700
4 . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Persentase Kemantapan Infrastruktur 58,14 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Pembangunan Tanggul Sungai 1,612,280,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi 60,305,000
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 7,516,215,000
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 2,197,471,740
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 10,522,800,000
Pembangunan Embung 8,219,050,000
Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 69,700,000
Operasi dan Pemeliharaan Embung 54,941,242,620
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 39,235,740,180
Rehabilitasi Bendung Irigasi 1,968,311,500
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 28,704,510,000
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 615,095,000
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi 262,000,000
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1,261,931,000
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 100,000,000
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Optimalisasi TPA/TPST/SPA 4,542,000,000
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 20,769,131,450
Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi 14,009,950,000
Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi 565,000,000
Program Penataan Bangunan Gedung Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 35,109,346,140
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2,393,396,400
Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 30,000,000
Rekonstruksi Jalan 82,230,851,000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 8,162,000,000
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 457,845,000
Pemeliharaan Rutin Jalan 20,549,816,400
Penggantian Jembatan 11,434,000,000
Pemeliharaan Berkala Jalan 4,272,000,000
Pemeliharaan Rutin Jembatan 700,000,000
Program Pengembangan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 202,898,100
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 166,500,000
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 45,650,000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi 17,050,000
Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 50,000,000
5 . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya Kinerja Aspek Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan (TURBINLAKWAS) dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 63.05 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang 38,106,000
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota 35,469,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 89,730,000
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK 33,631,000
6 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana Persentase desa/kelurahan berketahanan bencana multipihak (destana) 64,75 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana 594,601,550
Persentase Ketangguhan Pra-Bencana 60,75 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 46,689,999
Penyusunan Rencana Kontijensi 189,665,000
Persentase Ketangguhan Saat/Darurat Bencana 53,55 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 31,500,000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1,273,534,000
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 38,000,000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 55,000,000
Persentase Ketangguhan Pascabencana 54,60 Program Penanggulangan Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi 50,780,000
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 19,057,000
Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor 55,813,000
7 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Cakupan Pelayanan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Kab/Kota Rata - Rata Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Kab/Kota 100,00 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 43,500,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 120,000,000
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 47,500,000
8 . Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja. Proporsi Penciptaan lapangan Kerja Formal (proxi: persentase tenaga kerja sektor formal) 30,49 Program Penempatan Tenaga Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja 100,192,000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 90,000,000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 30,200,000
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 25,500,000
Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Operasional Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL 29,679,200
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 30,000,000
Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 188,550,000
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 62,917,850
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 225,029,800
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 18,973,400
Pelatihan Bidang Industri PBK Provinsi Nusa Tenggara Barat Pelatihan Berbasis Kompetensi 200,790,200
Program Perencanaan Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 92,499,980
TPAK Perempuan 68,72 Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (BLKDLN) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (BLK Mataram) 890,201,400
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi 28,65 Program Hubungan Industrial Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah MinimumKabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 10,566,364
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2,402,400,000
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 50,000,000
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 11,978,100
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yangBerakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 50,000,000
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi 14,955,300
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 82,000,000
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 195,499,700
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (UPTD Pengawas Pulau Lombok) 65,500,000
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (UPTD Pengawas Pulau Sumbawa) 50,000,000
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (UPTD Pengawas Pulau Lombok) 263,968,996
Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan (UPTD Pengawas Pulau Sumbawa) 15,000,000
9 . Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya kemandirian desa dikawasan transmigrasi Persentase desa Maju dan mandiri di 4 kawasan transmigrasi 81,36 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 10,298,835
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan 6,000,000
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi 14,666,000
Program Transmigrasi Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi Perkara hukum kelompok masyarakat 136,300,000
Fasilitas dan pembinaan masyarakat 600,404,000
Pembangunan Kawasan Transmigrasi Sarana pengembangan kawasan 2,633,072,000
program Dukungan Manajemen Layanan Dukungan Manajemen internal 82,660,000
Persentase peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat di kawasan transmigrasi 1,10 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan Penguatan SDM Dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman 29,999,990
10 . Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menurunnya pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Air 74,36 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 82,895,600
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 37,401,300
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 4,863,499,715
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 57,482,000
Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah 8,83 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 27,813,200
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 2,927,140,000
Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota 550,583,000
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 11,682,072,300
Indeks Kualitas Air Laut 82,99 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 13,822,000
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 65,865,000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi 3,500,000
Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi 26,500,000
Indeks Kualitas Udara 75,62 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 47,200,000